LensaBali mencatat persoalan krisis air bersih di kawasan Badung Selatan kembali mendapat perhatian setelah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bali menemukan sejumlah risiko dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mangutama. Sorotan tersebut mencakup pengukuran debit air baku, tingkat kehilangan air, penggunaan volume, hingga kontinuitas pasokan kepada pelanggan di wilayah yang menjadi pusat pariwisata Bali.
Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta meminta perusahaan daerah segera menindaklanjuti catatan pemeriksa. Ia menegaskan masyarakat pada akhirnya menilai kemampuan pemerintah menyediakan solusi, bukan alasan teknis di balik terganggunya pelayanan.
Berdasarkan laporan detikBali, catatan tersebut disampaikan dalam exit meeting pemeriksaan pendahuluan BPK RI Perwakilan Bali di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung pada Senin, 5 Oktober 2026.
Kehilangan Air Jadi Salah Satu Sorotan
Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah tingkat kehilangan air.
Dalam sistem penyediaan air minum, kehilangan air dapat terjadi akibat kebocoran pipa, gangguan jaringan, kerusakan meter, pencatatan yang tidak akurat, maupun penggunaan yang tidak tertagih.
Semakin tinggi kehilangan air, semakin besar selisih antara volume yang diproduksi dengan volume yang akhirnya dapat ditagihkan kepada pelanggan.
Persoalan tersebut berdampak pada efisiensi perusahaan sekaligus kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Wilayah Badung Selatan memiliki kebutuhan tinggi karena menjadi pusat permukiman, hotel, vila, restoran, dan berbagai fasilitas pariwisata.
Ketika produksi dan distribusi tidak seimbang, rumah tangga dapat merasakan gangguan paling cepat.
Pasokan Belum Selalu Kontinu
Kontinuitas distribusi menjadi masalah penting lainnya.
Masyarakat membutuhkan air bukan hanya dalam jumlah cukup, tetapi juga tersedia secara konsisten sepanjang hari.
Gangguan distribusi dapat memaksa rumah tangga menggunakan penampungan tambahan atau membeli air dari sumber lain. Bagi usaha, gangguan pasokan juga meningkatkan biaya operasional.
Pemkab Badung sebelumnya telah menghadapi persoalan serupa dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah bahkan menyiapkan berbagai proyek untuk menambah kapasitas, termasuk pembangunan jaringan baru dan rencana pengembangan sumber air.
Namun persoalan teknis membuat target penyelesaian krisis air beberapa kali bergeser.
BPK Lanjutkan Pemeriksaan Terperinci
Kepala Bidang I BPK RI Perwakilan Bali Ihsan Aprian menjelaskan pemeriksaan pendahuluan digunakan untuk memetakan risiko dan menentukan fokus pemeriksaan berikutnya.
Tahap terperinci direncanakan berlangsung mulai akhir Oktober hingga Desember 2026.
Artinya, catatan yang muncul saat ini belum menjadi akhir dari proses pemeriksaan.
BPK masih akan mendalami aspek yang dianggap memiliki risiko signifikan, termasuk pengelolaan air, tata ruang, dan tata kelola pariwisata.
Pemkab Badung menyatakan rekomendasi dan catatan dari pemeriksa akan digunakan sebagai bahan evaluasi.
Tekanan Permintaan di Kawasan Pariwisata
Badung Selatan memiliki karakter berbeda dibanding wilayah utara.
Kuta, Kuta Selatan, dan kawasan sekitarnya memiliki kepadatan aktivitas pariwisata yang sangat tinggi. Hotel, vila, restoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas wisata membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar.
Pada saat yang sama, jumlah penduduk dan pembangunan properti terus bertambah.
Kondisi tersebut menciptakan tekanan terhadap sistem distribusi.
Ketika kapasitas produksi tidak tumbuh secepat kebutuhan, gangguan pasokan menjadi lebih sulit dihindari.
Pemerintah perlu memastikan penambahan kapasitas tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga jaringan distribusi.
Penambahan debit tidak akan efektif jika kebocoran jaringan tetap tinggi atau pipa tidak mampu mengalirkan air dengan baik.
Pencurian Meter Tambah Persoalan
Masalah distribusi air di Badung juga diperburuk pencurian meteran pelanggan.
Menurut laporan detikBali sebelumnya, sebanyak 367 meter air dilaporkan hilang, dengan 309 kejadian berada di Badung Selatan dan 58 di wilayah utara.
Kerugian perusahaan diperkirakan mencapai Rp245 juta.
Pencurian diduga menyasar komponen kuningan pada meter karena memiliki nilai jual.
Selain kerugian finansial, hilangnya meter juga mengganggu pengukuran konsumsi pelanggan serta membutuhkan waktu untuk penggantian perangkat.
Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan air bersih bukan hanya persoalan sumber dan pipa, tetapi juga keamanan aset.
Pemkab Diminta Hadir dengan Solusi
Bagus Alit Sucipta menekankan masyarakat tidak terlalu mempersoalkan apakah gangguan disebabkan musim kemarau, kerusakan pompa, atau persoalan teknis lain.
Bagi pelanggan, yang paling penting adalah air tersedia saat dibutuhkan.
Pernyataan tersebut memperlihatkan tekanan besar terhadap pemerintah daerah dan Perumda untuk mempercepat solusi.
Komunikasi kepada pelanggan tetap dibutuhkan ketika terjadi gangguan, tetapi komunikasi tidak dapat menggantikan perbaikan infrastruktur.
Perumda perlu menjaga agar jadwal distribusi, penanganan kebocoran, penggantian meter, serta proyek jaringan berjalan secara terukur.
Pemeriksaan Bisa Menjadi Momentum Evaluasi
Sorotan BPK dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem air Badung secara menyeluruh.
Pemeriksaan dapat membantu menunjukkan titik mana yang paling banyak menyebabkan kehilangan air dan bagian mana yang membutuhkan investasi.
Jika data debit, konsumsi, dan kebocoran semakin akurat, perusahaan dapat menentukan prioritas dengan lebih baik.
Hal tersebut penting karena pembangunan sumber baru memerlukan biaya besar.
Pengeluaran akan lebih efektif jika didasarkan pada data mengenai wilayah yang paling membutuhkan tambahan pasokan.
Krisis air Badung Selatan bukan persoalan baru, tetapi perkembangan terbaru menunjukkan masalah tersebut kini mendapat perhatian langsung dari pemeriksa negara.
Tahapan selanjutnya akan ditentukan oleh hasil pemeriksaan terperinci BPK dan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Badung.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan tetap sederhana: air tersedia secara cukup, stabil, dan dapat diakses tanpa gangguan berkepanjangan.
