LensaBali melaporkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mendeportasi sembilan warga negara asing selama periode 29 September hingga 4 Oktober 2026 setelah ditemukan sejumlah pelanggaran keimigrasian di wilayah Bali. Dua orang di antaranya merupakan pemegang izin tinggal investor yang dinilai tidak menjalankan aktivitas investasi sebagaimana dasar izin mereka.
Sembilan WNA tersebut berasal dari sejumlah negara. Dua merupakan warga Amerika Serikat, dua warga Prancis, sementara lima lainnya masing-masing berasal dari Jerman, Australia, Malaysia, Latvia, dan Thailand.
Seluruhnya dipulangkan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Menurut Bali Post, tindakan administratif tersebut merupakan hasil patroli rutin petugas yang mencocokkan dokumen keimigrasian dengan aktivitas WNA di lapangan.
Dua Pemegang ITAS Investor Disorot
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri menjelaskan dua WNA yang disebut sebagai investor bodong berinisial AS dan TL.
AS merupakan warga negara Jerman, sedangkan TL berkewarganegaraan Prancis.
Keduanya memiliki Izin Tinggal Terbatas atau ITAS Investor.
Hasil pemeriksaan menyebut AS tidak menjalankan usaha dan tidak menyetorkan modal sebagaimana fungsi izin tinggal investor.
Sementara TL diketahui melakukan aktivitas sebagai host di sebuah vila pribadi.
Imigrasi menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian ITAS Investor.
Izin investor pada dasarnya diberikan kepada warga asing yang benar-benar menanamkan modal dan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan.
Apabila dokumen hanya digunakan sebagai cara tinggal di Indonesia tanpa aktivitas investasi yang sesuai, petugas dapat menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian.
WNA Latvia Kelola Usaha dengan Izin Kunjungan
Kasus lain melibatkan seorang warga Latvia berinisial AC.
Berbeda dengan dua pemegang ITAS Investor, AC tercatat menggunakan Izin Tinggal Kunjungan.
Namun petugas menemukan yang bersangkutan mendirikan perusahaan penanaman modal asing sekaligus mengelola aset.
Aktivitas tersebut dianggap tidak sesuai dengan jenis izin tinggal yang digunakan.
Menurut detikBali, enam dari sembilan WNA dikenai deportasi karena penyalahgunaan izin tinggal, sementara tiga lainnya terkait pelanggaran masa tinggal.
Kasus tersebut memperlihatkan pengawasan keimigrasian tidak hanya memeriksa masa berlaku visa.
Petugas juga melihat apakah aktivitas di lapangan sesuai dengan tujuan izin yang dimiliki.
Patroli Lapangan Menjadi Kunci
Novyandri menilai beberapa bentuk penyalahgunaan sulit diketahui hanya melalui pemeriksaan dokumen.
Secara administratif, seorang WNA mungkin memiliki izin yang masih aktif.
Persoalan baru terlihat ketika petugas turun ke tempat tinggal atau lokasi aktivitas dan membandingkan keadaan sebenarnya dengan informasi pada sistem keimigrasian.
Metode ini menjadi penting di Bali karena aktivitas warga asing sangat beragam.
Sebagian datang sebagai wisatawan, pekerja profesional, investor, pelajar, atau pemegang izin tinggal keluarga.
Masing-masing kategori memiliki hak dan batasan berbeda.
Wisatawan tidak dapat secara otomatis melakukan pekerjaan, sedangkan pemegang izin investor harus memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan aktivitas usaha.
Bali Menghadapi Pengawasan WNA yang Intensif
Bali merupakan salah satu pintu utama kedatangan warga asing ke Indonesia.
Tingginya jumlah wisatawan dan ekspatriat memberikan manfaat besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
Namun kondisi tersebut juga meningkatkan kebutuhan pengawasan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Imigrasi Ngurah Rai berkali-kali melakukan penindakan terhadap pelanggaran izin tinggal.
Kasusnya beragam, mulai dari overstay, bekerja menggunakan izin yang tidak sesuai, hingga aktivitas komersial tanpa dokumen yang tepat.
Pada akhir September, Imigrasi juga mendeportasi belasan WNA dalam operasi berbeda.
Frekuensi penindakan menunjukkan pengawasan semakin diarahkan pada aktivitas aktual, tidak hanya dokumen di bandara.
Izin Investor Bukan Jalan Pintas Tinggal di Bali
Kasus dua WNA pemegang ITAS Investor mendapat perhatian karena investasi memiliki peran besar dalam perekonomian Bali.
Pemerintah membutuhkan investor yang benar-benar menjalankan usaha, menciptakan aktivitas ekonomi, serta memenuhi kewajiban sesuai regulasi.
Penyalahgunaan izin investor dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha yang mematuhi ketentuan.
Selain itu, penggunaan status investasi secara tidak benar dapat menyulitkan pemerintah memperoleh gambaran akurat mengenai investasi asing di daerah.
Imigrasi menegaskan status investor tidak memberikan kebebasan untuk menjalankan aktivitas lain di luar izin.
WNA tetap wajib mengikuti ketentuan ketenagakerjaan, investasi, perpajakan, serta keimigrasian.
Enam Karena Penyalahgunaan, Tiga Terkait Masa Tinggal
Dari sembilan WNA yang dideportasi, enam disebut melakukan penyalahgunaan izin tinggal.
Tiga lainnya menghadapi tindakan karena melewati masa izin tinggal atau persoalan administratif sejenis.
Deportasi merupakan tindakan administratif keimigrasian dan berbeda dari proses pidana.
Seorang WNA dapat dikenai deportasi tanpa harus terlebih dahulu dipidana apabila terbukti melanggar ketentuan keimigrasian yang memungkinkan tindakan tersebut.
Dalam kondisi tertentu, deportasi juga dapat diikuti dengan pencegahan masuk kembali ke Indonesia sesuai keputusan pejabat berwenang.
Pengawasan Diperkirakan Berlanjut
Imigrasi Ngurah Rai menyatakan patroli akan terus dilakukan di wilayah kerjanya.
Pendekatan tersebut memberi pesan kepada warga asing bahwa kesesuaian antara izin dan aktivitas akan diperiksa secara langsung.
Bagi pelaku usaha lokal, langkah ini juga penting untuk menjaga persaingan yang lebih adil.
WNA yang ingin bekerja atau membuka usaha tetap memiliki jalur legal, tetapi izin yang digunakan harus sesuai dengan kegiatan sebenarnya.
Kasus deportasi sembilan WNA tersebut memperlihatkan pengawasan terhadap warga asing di Bali semakin berorientasi pada kegiatan nyata di lapangan.
Bukan hanya berapa lama seseorang tinggal yang menjadi perhatian, tetapi juga apa yang dilakukan selama berada di Indonesia.
