LensaBali mencatat Kepolisian Daerah Bali menangani 161 kasus yang melibatkan warga negara asing sebagai pelaku sepanjang 2026. Jumlah orang asing yang tercatat sebagai pelaku mencapai 182 orang. Pada periode yang sama, Polda Bali juga mencatat 218 kasus dengan 239 WNA sebagai korban. Data tersebut memperlihatkan bahwa perkara hukum yang melibatkan warga asing memiliki dua sisi: WNA dapat muncul sebagai terduga pelaku maupun pihak yang membutuhkan perlindungan hukum.
Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya menyampaikan data itu saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI di Denpasar pada Jumat, 25 September.
Pertemuan membahas situasi penegakan hukum, kapasitas personel, serta dinamika kriminalitas di Bali.
182 WNA Tercatat sebagai Pelaku
Angka 182 orang berasal dari 161 kasus.
Artinya, beberapa perkara melibatkan lebih dari satu warga asing.
Polda Bali belum menyebut seluruh kewarganegaraan maupun rincian setiap jenis perkara dalam laporan tersebut.
Karena itu, data tidak boleh digunakan untuk menyamaratakan wisatawan atau penduduk asing yang berada di Bali.
Jutaan kunjungan internasional berlangsung setiap tahun.
Jumlah perkara hukum perlu dibaca dalam konteks populasi dan aktivitas yang jauh lebih besar.
Polisi sendiri menempatkan data tersebut sebagai bagian dari dinamika keamanan yang membutuhkan pengawasan.
WNA Juga Banyak Menjadi Korban
Polda Bali mencatat 239 warga asing menjadi korban dalam 218 kasus sepanjang 2026.
Angka ini penting karena diskusi tentang kriminalitas WNA sering hanya fokus pada pelaku.
Padahal wisatawan asing juga bisa menjadi korban pencurian, penipuan, kekerasan, kecelakaan, atau kejahatan lain.
Aparat tetap mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum secara setara.
Kemampuan polisi berkomunikasi dalam bahasa asing juga menjadi penting.
Salah komunikasi dapat memperlambat pelaporan maupun proses pemeriksaan.
Total 4.309 Perkara Masuk sepanjang 2026
Secara keseluruhan, Polda Bali mencatat 4.309 perkara masuk sepanjang 2026.
Sebanyak 2.390 perkara atau sekitar 55 persen sudah mencapai penyelesaian berdasarkan data yang disampaikan kepolisian.
Angka tersebut memberi gambaran beban kerja yang jauh lebih luas daripada kasus WNA saja.
Polisi menangani kriminalitas umum, narkotika, lalu lintas, serta tindak pidana khusus.
Setiap kategori membutuhkan kemampuan berbeda.
Penyidik narkotika, misalnya, bekerja dengan jaringan dan bukti yang berbeda dari penyidik pencurian.
Pencurian dan Penganiayaan Masih Menonjol
Polda Bali menyebut beberapa tindak pidana umum yang menonjol sepanjang 2026 meliputi pencurian biasa, penganiayaan, dan penggelapan.
Kategori tersebut merupakan jenis kasus yang juga banyak muncul pada daerah wisata lain.
Aktivitas ekonomi tinggi menciptakan banyak transaksi.
Banyak orang membawa uang, kendaraan, ponsel, dan barang bernilai.
Situasi seperti itu dapat menciptakan peluang kejahatan apabila pengawasan lemah.
Pengunjung perlu tetap menggunakan prinsip keamanan dasar meskipun berada di kawasan wisata.
Narkotika Tetap Menjadi Perhatian Besar
Polda Bali juga menyoroti pemberantasan narkotika.
Tiga barang bukti terbesar yang mereka catat sepanjang 2026 meliputi ganja sekitar 45,6 kilogram, sabu 28,1 kilogram, dan kokain 7,7 kilogram.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa Bali bukan hanya menghadapi kejahatan jalanan.
Jaringan narkotika mempunyai dimensi yang lebih luas dan sering melibatkan distribusi antardaerah maupun lintas negara.
Posisi Bali sebagai tujuan internasional membuat pengawasan bandara, pelabuhan, dan jalur logistik sangat penting.
Pariwisata dan Keamanan Tidak Bisa Dipisahkan
Bali bergantung besar pada pariwisata.
Rasa aman memengaruhi keputusan wisatawan untuk datang maupun kembali.
Satu kasus yang viral dapat membentuk persepsi jauh melampaui jumlah kejadian sebenarnya.
Karena itu, pemerintah dan aparat perlu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan komunikasi publik.
Data harus disampaikan secara transparan tanpa menciptakan stigma terhadap kelompok tertentu.
Wisatawan asing yang mematuhi aturan tidak boleh diperlakukan seolah menjadi sumber masalah hanya karena beberapa orang melakukan pelanggaran.
Konsulat Memiliki Peran Penting
Perkara yang melibatkan WNA sering membutuhkan komunikasi dengan kedutaan atau konsulat.
Jika seorang warga asing ditangkap, pihak konsuler dapat memberikan bantuan sesuai ketentuan.
Jika WNA menjadi korban, konsulat juga dapat membantu dokumen perjalanan atau komunikasi keluarga.
Koordinasi seperti ini menjadi semakin penting pada kasus lintas negara.
Bahasa, dokumen, serta proses hukum di setiap negara berbeda.
Bali sebagai destinasi internasional membutuhkan jaringan komunikasi yang berjalan cepat.
Pengawasan Harus Tetap Berbasis Perilaku
Peningkatan pengawasan terhadap WNA sebaiknya fokus pada perilaku dan kepatuhan hukum.
Pendekatan berdasarkan asal negara saja dapat menciptakan diskriminasi dan tidak otomatis efektif.
Polisi mempunyai instrumen penyelidikan yang lebih tepat seperti laporan masyarakat, bukti transaksi, rekaman kamera, dokumen, dan analisis jaringan.
Imigrasi juga mempunyai sistem untuk memeriksa izin tinggal serta aktivitas warga asing.
Kolaborasi antarlembaga dapat mempercepat penanganan apabila suatu perkara melibatkan pelanggaran pidana sekaligus administrasi keimigrasian.
Personel dan Sarana Masih Dievaluasi
Kapolda Bali menyebut keterbatasan personel maupun sarana menjadi bagian yang terus dievaluasi.
Polda melakukan pemetaan kebutuhan sekaligus meningkatkan kompetensi personel agar pelayanan dan penegakan hukum tetap berjalan.
Bali mempunyai tantangan khusus.
Wilayah ini harus melayani penduduk lokal sekaligus jutaan wisatawan domestik dan internasional.
Event internasional juga membutuhkan pengamanan tambahan.
Kebutuhan personel kemudian berubah mengikuti musim liburan dan agenda besar.
Data Harus Menjadi Dasar Kebijakan
Angka 161 kasus seharusnya tidak berhenti sebagai statistik.
Polisi dapat menggunakannya untuk melihat pola tempat, modus, waktu, dan jenis pelanggaran.
Jika kasus terkonsentrasi pada wilayah tertentu, patroli dapat diperkuat.
Jika pola berkaitan dengan industri tertentu, pengawasan dapat diarahkan secara lebih spesifik.
Laporan ANTARA Bali juga menunjukkan WNA dalam data Polda muncul sebagai pelaku maupun korban.
Fakta tersebut penting agar diskusi tetap proporsional.
Tantangan Bali bukan sekadar “mengawasi orang asing”, tetapi membangun sistem keamanan yang mampu melindungi siapa pun yang berada di pulau tersebut sambil menindak pelanggaran berdasarkan bukti.
